Semarang Catat 1.750 PHK, Sritex Jadi Kontributor Terbesar
TIMLO.ID – Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mengungkapkan bahwa sebanyak 1.750 karyawan di wilayah tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja.
Kepala Disnaker Kota Semarang, Sutrisno mengatakan jumlah dari kasus PHK tersebut, paling banyak didominasi dari PHK massal PT Sri Rejeki Isman Tbk (Stirex).
“PHK ini bukan karena apa atau suatu masalah, tetapi terbanyak disebabkan karena pailit,” kata Sutrisno, Senin (9/6/2025).
Dia mengatakan total PHK per April 2025 terdiri dari berbagai faktor yakni efisiensi yang menyebabkan kerugian sebanyak 58 kasus, efisiensi pencegahan kerugian sebanyak 98 kasus, dan kasus pailit terkait Sritex sebanyak 1.207 kasus.
Selain itu, terdapat 17 kasus pelanggaran, 1 kasus penggabungan perusahaan, dan 369 kasus akibat perpindahan perusahaan.
Terkait dengan situasi di Sritex, lanjut Sutrisno, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan serikat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Himpunan Bank Negara (Himbara).
“Alhamdulillah dari jumlah sekian itu kami berunding bagaimana supaya hak-hak mereka itu tentang jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan hari tua (JHT) kami koordinasi betul, sehingga alhamdulillah dari jumlah 1.200-an itu dapat kami selesaikan dalam waktu hampir 20 hari, di mana tiap hari ada 60 orang,” jelasnya.
Dia mengatakan, ada juga karena beberapa perusahaan yang pindah kepemilikan dan lokasi, seperti ke Grobogan, Jepara, dan Ungaran.
Menurutnya hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki tempat baru dan bergabung di lokasi tersebut.
“Bukan karena UMR. Pengusaha sudah sadar bahwa UMR yang baik menunjukkan kualitas perusahaan yang bagus, produksinya tinggi,
serta daya saing pekerjanya tinggi,” jelasnya.
Pihaknya menyampaikan sebagian besar kasus PHK berasal dari industri garment, yang saat ini masih bersaing dengan negara-negara lain yang menawarkan biaya produksi lebih murah.
Sutrisno mencatat, data tahun ini hampir mirip dengan tahun sebelumnya, di mana angka PHK di Kota Semarang juga berada di kisaran 1.000-an.
Guna mengatasi dampak PHK, ia mengatakan Disnaker Kota Semarang menjalankan program pelatihan untuk generasi muda dan bidang usaha baru.
“Kami berharap agar masyarakat dapat berkomunikasi dengan pihak kelurahan untuk mengusulkan pelatihan di tahun berikutnya,” tuturnya.
Namun, ia juga menyampaikan anggaran untuk program ini terbatas, hanya dapat menampung 60-90 orang dalam satu tahun.
“Kami banyak dari dana APBN. Tapi kena revisi juga, turun. Sebelumnya yang mencapai Rp 1 miliar, sekarang hanya dapat sekitar Rp 800 juta,” tandasnya.(*)