DPRD Tindaklanjuti Rencana Pembangunan Kantor Banhub Jateng di IKN
TIMLO.ID – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tujuannya, untuk mengecek tindak lanjut rencana pembangunan Kantor Badan Penghubung (Banhub) Jateng di IKN.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Jateng, Imam Teguh bersama Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi terkait rencana pembangunan Kantor Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di IKN serta mempelajari pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Di Ibu Kota Nusantara, rombongan diterima oleh Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Badan Otorita IKN, Ferdinand Kana Lo. Dalam kesempatan itu, Otorita IKN juga menyampaikan rencana pembangunan kantor perwakilan pemerintah daerah di satu kawasan dengan konsep gedung vertikal.
Ketua Komisi A DPRD Jateng Imam Teguh mengapresiasi langkah dari pihak Otorita IKN. “Kami ingin memastikan kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di IKN nantinya benar-benar memberikan manfaat strategis bagi pelayanan masyarakat dan representasi daerah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ferdinand Kana Lo menjelaskan bahwa dari total wilayah perencanaan sekitar 252.660 hektare, saat ini baru 33 hektare yang dikembangkan. Wilayah pembangunan IKN mencakup enam kecamatan dan 52 desa/kelurahan yang berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Ferdinand menuturkan bahwa pembangunan IKN mengacu pada Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rencana Induk IKN dan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN Tahun 2022–2042. Saat ini, pembangunan memasuki tahap kedua (2025–2029) dengan target pemindahan 4.100 ASN ke kawasan IKN pada tahun 2029.
Ia menambahkan, berdasarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025, IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada tahun 2028. Pembangunan ekosistem kelembagaan legislatif dan yudikatif saat ini dalam proses lelang, sedangkan infrastruktur eksekutif hampir rampung.