Demokrat Endus Upaya Adu Domba SBY dan Jokowi, Sampaikan Pernyataan Tegas

TIMLO.ID – Partai Demokrat memberikan pernyataan serius terhadap isu ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Empat pernyataan diberikan agar isu tersebut bisa diluruskan dan tak menjadi bola liar memecah persatuan bangsa.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Kabakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu yang beredar terkait tuduhan bahwa Partai Demokrat berada di balik ramainya isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia.

Pertama, tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. “Istilah “partai biru” yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami,” kata Herzaky Mahendra Putra.

Kedua, Roy Suryo yang beropini terkait “dugaan ijazah palsu”, disebut bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Ia telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai.

Ketiga, hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga Joko Widodo sangat baik dan penuh saling hormat.

Hal itu ditegaskan saat putra Jokowi, yakni Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Ketum Umum PSI Kaesang menghadiri Kongres V Partai Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Di sisi lain, saat Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, AHY yang kebetulan sedang merawat ayahnya, telah mengutus Sekjen Herman Khaeron dan Waketum Teuku Riefky Harsya.

“Wakil Presiden Gibran bahkan menjenguk langsung Bapak SBY di RSPAD saat beliau kemarin dirawat.

Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang kuat antarkeluarga, dan tidak pantas dijadikan sasaran provokasi,” lanjutnya.

Keempat, Partai Drmokrat mencermati adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh. Yakni memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.

“Tindakan seperti ini sangat tidak etis, berpotensi merusak ruang publik, dan sama sekali tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat,” tegasnya.

Klarifikasi resmi dari kami ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat dan meredam upaya adu domba yang tidak bertanggung jawab.***