Susun Naskah Akademik, Komisi A Siapkan Raperda Pelayanan Publik
TIMLO.ID – Komisi A DPRD Jawa Tengah sedang menyusun Naskah Akademik (NA) Raperda Pelayanan Publik. Raperda ini diharapkan menjadi pendorong pelayanan yang cepat dan efektif dari pemerintah pada masyarakat.
Di sisi lain, semangat melayani dengan cepat tersebut tak bisa asal-asalan. Lantaran tak boleh menabrak aturan sehingga kebijakan yang diambil justru menjadi bumerang di kemudian hari.
Untuk itu Komisi A DPRD Jawa Tengah melihat langsung kondisi di kabupaten dan kota serta kendala dan terobosan yang telah dilakukan. “Kita ke Solo ini tepat kiranya karena di sini banyak inovasi dan terobosan dalam rangka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan efektif, sehingga kami memperoleh banyak masukan,” kata Ketua Komisi A Imam Teguh Purnomo.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi A diterima oleh langsung Walikota Surakarta Respati Achmad Ardianto didamping Kepala DPMPTSP Andriyani Sasani di ruang rapat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Solo.
Hal itu penting, lantaran masukan menjadi acuan dalam penyusunan Raperda pelayanan Publik nantinya. Masukan dari daerah juga bisa menjadi kunci menyusun naskah akademik yang komprehensif sesuai kebutuhan.
Anggota Komisi A, Sumarsono mengatakan adanya potensi persoalan yang bisa timbul terkait persoalan perizinan dengan sistem online dimasa mendatang. Dia mencontohkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang awalnya melibatkan berbagai OPD seperti Satpol PP, DLH,Pertanahan dan sebagainya yang dalam pelaksanaanya disaksikan oleh lurah, camat dan sebagainya. Kemudian sekarang diupload secara online, sehingga terkadang tidak diketahui tetangga di lokasi bangunan yang akan didirikan. Hal itu memungkinkan tetangga tidak mengetahui seandainya tiba-tiba muncul bangunan di sekitar mereka.
Sementara Walikota Surakarta Respati Achmad Ardianto memaparkan beberapa inovasi yang dilakukan DPMPTSP Surakarta. Diantaranya dengan festival anggaran dari hasil kolaborasi antara Dinas Pendapatan Dan Keuangan Daerah Kota Surakarta selaku keuangan daerah dengan DPMPTSP. Festival itu menampilkan potensi daerah berupa aset-aset yang idle ditawarkan ke publik untuk dikerjasamakan dengan swasta untuk mendorong Indeks Kinerja Utama (IKU) terkait pertumbuhan ekonomi.***