Dewan Dorong Pariwisata dan UMKM Untuk Tekan Pengangguran di Jateng
TIMLO.ID – Komisi E DPRD Jawa Tengah fokus dalam upaya menekan angka pengangguran. Maka, monitoring strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus terus dilakukan.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Amin Mahsun menyampaikan penanggulangan pengangguran tak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Hal itu harus dikeroyok oleh semua stakeholder maupun swasta. Maka, pembukaan lapangan kerja menjadi sangat penting.
“Kami melakukan monitoring dalam upaya menekan angka pengangguran di daerah. Serta bagaimana kondisi riil di daerah,” kata Amin Mahsun saat melakukan monitoring di Purbalingga beberapa waktu lalu.
Dalam monitoring tersebut, jajaran Komisi E diterima oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif. Purbalingga disebut termasuk yang terbaik dalam penanganan pengangguran. Purbalingga dikenal sebagai kabupaten industri dengan banyak perajin seperti logam atau knalpot. Dari banyaknya jenis usaha yang berkembang, jumlah pengangguran di Purbalingga menurun 0,63% dari tahun 2023 ke tahun 2024.
Namun, Fahmi juga menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi dalam industri di tahun 2024 adalah adanya PHK. Tercatat ada sebanyak 12.000 tenaga kerja dirumahkan dikarenakan menurunnya permintaan bulu mata. Untuk mengatasi hal tersebut, Purbalingga berupaya meningkatkan UMKM melalui pendampingan dan juga pada sektor pariwisata.
Anggota Komisi E, Bagus Suryokusumo menanyakan tentang penyebab tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Purbalingga meskipun angka pengangguran terbuka menurun. Bupati menjelaskan bahwa angka kemiskinan berdasarkan data dari BPS turun dari 14,18% di tahun 2023 menjadi 12,55% di tahun 2024.
Anggota Komisi E lainnya, Sumarwati menanyakan tentang kondisi anak-anak lulusan SMK atau anak usia kerja dan apakah sudah ada langkah untuk penyaluran tenaga kerja. Bupati menjawab bahwa tingkat pengangguran memang kebanyakan laki-laki, dan ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Purbalingga.